Kategori: Pemerintahan

Kategori
Pemerintahan

Berita Gembira, Tunjangan Fungsional ASN Malaka Pengangkatan 2024 Disediakan

MALAKA – Para aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Malaka yang diangkat pada tahun 2024 boleh bergembira. Berita gembira ini sehubungan dengan kewajiban Pemkab Malaka melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menyediakan anggaran untuk memenuhi haknya berupa tunjangan fungsional.

Kepala BKPSDM, Romanus Seran, SE ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/7/24) mengatakan pemerintah menyediakan anggaran dalam APBD Perubahan untuk membayar tunjangan fungsional bagi para ASN yang pengangkatannya pada tahun 2024. Anggaran itu akan disediakan dalam APBD Perubahan 2024, sehubungan dengan 268 ASN itu baru diangkat di awal tahun ini.

Dikatakan, penyediaan anggaran untuk tunjangan fungsional bagi 268 ASN sebagai kewajiban pemerintah. Ini dilakukan untuk memenuhi hak para pegawai yang baru saja diangkat dan tunjangannnya belum disediakan dalam APBD Kabupaten Malaka 2024 yang dibahas dan ditetapkan pada 2023. Demikian pun, rencana penganggarannya baru dilakukan sesuai surat keputusan pengangkatan 268 ASN tahun 2024.

“Sebanyak 268 pegawai kita siapkan tunjangannya di anggaran perubahan. Dan untuk itu, kita komunikasikan dengan Badan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah,” lanjutnya sambil menambahkan tunjangan tersebut dibayar berdasarkan waktu pengangkatan para ASN terhitung Januari 2024.

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan

Rebranding Desa Wisata Berbasis CBT, Pemkab Garut Gandeng UAI untuk Pengentasan Kemiskinan

GARUT Jawa Barat

Media Suara Rakyat Indonesia

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyambut baik penelitian yang dilakukan oleh Tim Riset Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) terkait rebranding desa wisata berbasis _Community Based Tourism (CBT)_ di Kecamatan Banyuresmi. Kehadiran tim riset ini, memiliki misi mengembangkan desa pariwisata di Kabupaten Garut.

“Oleh sebab itu sekali lagi kami menghaturkan banyak terima kasih dan ending dari kegiatan ini kami ingin ada bentuk kerja sama yang kita mainkan,” ujar Nurdin Yana dalam acara _Focus Group Discussion (FGD)_ Penelitian _Rebranding_ Desa Wisata Berbasis CBT dalam rangka Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Garut, di Ruang Rapat Wakil Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (30/7/2024).

Nurdin menyoroti bahwa UAI sebelumnya membantu masyarakat Batu Malang untuk tidak hanya bergantung kepada produksi apel saja, namun betalih ke sektor jasa pariwisata.

Ia berharap UAI dapat melakukan hal yang sama di Garut, yang memiliki potensi pariwisata seperti gunung, rimba, laut, dan pantai,” ucapnya.

Menurut Nurdin, kerja sama dengan UAI diharapkan dapat mendorong inovasi di desa-desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata.

“Melalui pengembangan wisata yang ada di desa-desa, saya kira akan berbanding lurus antara peningkatan pariwisata dengan peningkatan pendapatan masyarakatnya,” harapnya.

Ketua Prodi Mikom UAI, Manik Sunuantari, menambahkan bahwa FGD bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah _rebranding_ desa wisata berbasis CBT guna mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Garut. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Disparbud Kabupaten Garut, Luna Aviantrini, Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Margiyanto, perwakilan Diskop UKM Kabupaten Garut, PHRI Garut, perwakilan masyarakat Kampung Adat Dukuh, dan perwakilan Desa Wisata Sindangkasih

Dari hasil diskusi, kata Manik, menyimpulkan perlunya koordinasi dan kemitraan dari berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan melalui pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan di Garut secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah dengan adanya FGD ini kita bisa menemukan simpul-simpul kemacetan komunikasi, kendala-kendala yang dihadapi dari beberapa dinas, kemudian pelaku usaha, jadi kalau kita gunakan dengan konsep pentahelix itu bisa terurai,” tutur Manik.

Manik juga menjelaskan bahwa penelitian sudah dilakukan sejak Juni lalu dengan penyebaran angket dan wawancara ke berbagai pihak, termasuk melakukan interview ke beberapa dinas hingga pelaku-pelaku usaha lain, dalam rangka menghasilkan model komunikasi wisata desa berkelanjutan dan mendorong ekonomi lokal.

“Kemungkinan kita akan sampai kepada membuat naskah akademik di dalam rangka untuk melakukan rebranding desa wisata di Kabupaten Garut terutama dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Garut,” kata Manik.

Sebagai tindak lanjut, UAI dan Pemkab Garut akan menandatangani _Memorandum of Understanding (MoU)_ untuk sinergi lebih lanjut.

“Harapannya, riset ini dapat membantu meminimalisir kemiskinan dan menciptakan citra positif Garut sebagai destinasi wisata yang unik,” pungkas Manik. (Iis Popon)

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan

Peresmian 2.664 Titik Air di Indonesia, Kabupaten Garut Terima 9 Titik

Dok, foto: Kegiatan ini merupakan bagian dari program TNI-AD Manunggal Air yang diinisiasi oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. 

GARUT Jawa Barat
Media Suara Rakyat Indonesia

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut menghadiri peresmian 2.664 titik air di seluruh Indonesia oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Acara ini dilaksanakan secara virtual di Kampung Ciharinem, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, pada Selasa (30/7/2024).

Sekda Nurdin Yana menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program TNI-AD Manunggal Air yang diinisiasi oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

“Pak Kasad menginisiasi program ini, dan Alhamdulillah, Garut mendapat 9 titik dalam program TNI-AD Manunggal Air ini,” ujar Nurdin seusai acara.

Nurdin menekankan, bantuan sumber air ini sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Kampung Ciharinem, Desa Cintadamai, yang kondisinya memprihatinkan. Sekitar 70 kepala keluarga (KK) di daerah tersebut terbantu dengan adanya sumber air yang dibangun oleh Kodim 0611/Garut.

Atas nama masyarakat, Nurdin mengucapkan terima kasih kepada TNI, khususnya Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, atas pemberian sumber air melalui program TNI-AD Manunggal Air.

“Air adalah kunci penting dalam kehidupan, termasuk untuk beribadah. Alhamdulillah, terima kasih atas nama masyarakat kepada pimpinan TNI, khususnya Pak Kasad, yang sudah menginisiasi program ini,” tuturnya.

Ketua RW 04 Kampung Ciharinem, Yadi Mulyadi, mengungkapkan, sebelum adanya titik air baru, warga harus menempuh jarak sekitar 1 kilometer untuk mendapatkan air bersih. Fenomena ini sudah berlangsung lama, terutama saat musim kemarau, warga pun harus berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan air bersih.

“Alhamdulillah dengan adanya program TNI Manunggal Air ya khususnya bagi warga kami sangat membantu, sebelumnya sangat susah sekali,” kata Yadi.

Ia berharap ke depan ada tambahan titik air lagi melalui program pemerintah daerah atau program lainnya karena debit air saat ini masih kurang.

Berdasarkan data dari Kodim 0611/Garut, 9 titik air dalam program TNI-AD Manunggal Air tersebar di tiga kecamatan: Cikelet, Cilawu, dan Sukaresmi. Berikut rinciannya:
1. Kampung Cijambe RT 001 RW 002, Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet
2. Kampung Pamotong RT 003 RW 008, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet
4. Kampung Citeureup RT 01 RW 11, Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet
5. Kampung Ciharinem RT 05 RW 04, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi
6. Kampung Pasirpari RT 06 RW 05, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi
7. Kampung Lowagede RT 01 RW 07, Desa Cintadamai, Kecamatan Sukaresmi
8. Kampung Cigombong RT 02 RW 01, Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu
9. Kampung Cikoneng RT 03 RW 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu
Perum BPI RW 07, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu. (Iis Popon)

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan

Pemkab Garut Terima Bantuan CSR untuk Penanganan Bencana dari PT. Star Energy Geothermal

Dok, foto: 1.000 sak semen senilai 75 juta rupiah diserahkan ke Kabupaten Garut

GARUT Jawa Barat
Media Suara Rakyat Indonesia

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menerima bantuan _Corporate Social Responsibility (CSR)_ dari PT Star Energy Geothermal. Penyerahan diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman, disaksikan Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, di Ruang Rektor Universitas Garut, Jalan Prof. K. H. Cecep Syarifuddin, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Selasa (30/7/2024).

Sekda Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa bantuan logistik senilai 225 juta rupiah ini ditujukan untuk penanganan bencana alam di Provinsi Jawa Barat.

“Kita ketahui bahwa 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu rawan bencana, dan Star Energy Group alhamdulillah siap menjadi mitra untuk menyiapkan logistik dalam mengatasi bencana alam di Jawa Barat ini,” ujarnya.

Herman merinci bahwa bantuan yang diterima berupa 3.000 sak semen senilai 225 juta rupiah. Sebanyak 1.000 sak semen senilai 75 juta rupiah di antaranya telah diserahkan kepada Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, untuk penanganan bencana di Kabupaten Garut.

“Ini mungkin tahap pertama. Saat ini kami menerima 3.000 sak semen senilai 225 juta rupiah, dan 1.000 sak semen senilai 75 juta rupiah sudah kami serahkan ke Kabupaten Garut. Sisanya akan kami distribusikan ke kota/kabupaten lainnya,” jelasnya.

Herman juga menjelaskan bahwa seluruh perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan CSR. Menurutnya, bantuan CSR sangat membantu pemerintah karena dalam membangun daerah, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD, namun juga memerlukan modal sosial, salah satunya CSR.

“Tidak ada cerita negara maju hanya dengan APBN atau APBD. APBN dan APBD hanya stimulus, dan yang paling utama adalah modal sosial yang luar biasa ada di tengah masyarakat,” katanya.

Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan-kebutuhan di lapangan, seperti memperbaiki jalan, membuat tanggul, atau hal lainnya dalam rangka penanganan bencana.

“Hari ini waktunya kita membangun dengan superteam, gotong royong, tapi tentu pemerintah harus amanah, pemerintah harus di depan, sabilulungan. Pemerintah harus memberikan contoh, itu yang kami lakukan,” tandasnya. (Iis Popon)

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan Sosialisasi

Pj Bupati Garut Dampingi Sekda Jabar Lepas 1.136 Mahasiswa KKN Universitas Garut

Dok, foto: Peserta didorong membantu upaya menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem. 

GARUT Jawa Barat
Media Suara Rakyat Indonesia

Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam acara pelepasan 1.136 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. Acara pelepasan ini berlangsung di Kampus I Universitas Garut (Uniga), Jalan Prof. Cecep Syarifuddin, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Selasa (30/7/2024).

KKN ini mengusung tema “Menggali dan Membangun Potensi Desa Bersama KKN UNIGA 2024”, dengan melibatkan sejumlah fakultas, yakni FISIP, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, dan Fakultas Teknik. Selain itu, dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Fakultas Komunikasi dan Informasi serta Fakultas Kewirausahaan.

Dalam sambutannya, Barnas Adjidin mengucapkan terima kasih kepada Sekda Jawa Barat yang selalu memotivasi Kabupaten Garut, khususnya para mahasiswa, untuk bekerja keras dan cerdas. Ia menekankan bahwa kehadiran Sekda Jabar memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam melaksanakan KKN di lingkungan masyarakat.

“Ini merupakan sesuatu langkah baru yang punya tematik, tematiknya kita tidak seluruh masalah kita selesaikan tapi ada dua yaitu bagaimana stunting zero, terus bagaimana kemiskinan ekstrem zero, nah tentu ini semua harus dikolaborasikan dan tentu kita juga harus mencari langkah-langkah strategis yang cepat,” ucap Pj Bupati Garut.

Barnas menjelaskan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem memerlukan kerja sama dari semua sektor. Sasaran penanganan stunting adalah ibu hamil dan ibu pasca hamil. Ia berharap agar Kabupaten Garut dapat mencapai target zero new stunting.

Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, mengapresiasi Universitas Garut yang telah menginisiasi program KKN Tematik ini. Meskipun berlangsung hanya satu bulan, ia melihat ini sebagai titik masuk dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara komprehensif.

Herman menyoroti bahwa literasi adalah persoalan utama dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Melalui KKN, mahasiswa bersama perangkat desa, pemerintah kecamatan, dan kader di lapangan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait isu ini.

“Untuk zero new stunting, sebelum kelahiran (dan) setelah kelahiran, ibu hamilnya kita edukasi agar mengkonsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darahnya sudah tersedia di puskesmas,” tambahnya.

Selain membangun dan menggali potensi desa, Herman menitipkan pula tema khusus untuk KKN Tematik UNIGA 2024, yakni pencegahan _stunting_ dan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Insyaallah dengan KKN tematik UNIGA ini, _stunting_ dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan kita stimulus untuk diturunkan,” ungkap Herman Suryatman.

Rektor Universitas Garut, Abdusy Syakur Amin, menjelaskan, tema penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dipilih karena isu tersebut tengah menjadi permasalahan utama di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

“Kita punya banyak mahasiswa dengan idealisme dan semangat yang bisa bergerak langsung ke masyarakat, terutama generasi Z. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan soft, diharapkan mereka bisa lebih efektif,” tandas Abdusy Syakur.

Abdusy juga berharap anak didiknya dapat membantu Pemda Provinsi Jabar dalam mengurangi _stunting_ dan kemiskinan ekstrem.

“Adik-adik bisa lebih fokus dari hal tersebut tentu tanpa mengabaikan hal-hal lain. Jangan lupa bersilaturahmi dengan pemerintahan kecamatan, desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jaga keselamatan, kesehatan, komunikasi dengan semua pihak,” tuturnya. (Iis Popon)

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan Pendidikan

BKD Kabupaten Garut Serahkan Sertifikat Uji Kompetensi kepada 600 PNS

Dok, foto: BKD Kabupaten Garut Serahkan Sertifikat Uji Kompetensi kepada 600 PNS  Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (30/7/2024).

GARUT Jawa Barat
Media Suara Rakyat Indonesia

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut menyerahkan sekira 600 sertifikat hasil uji kompetensi uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BKD Kabupaten Garut, Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (30/7/2024).

Sekretaris BKD Kabupaten Garut, Doni Adam Mochammad Ramdan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya transparansi setelah pihaknya mengadakan uji kompetensi sebanyak dua kali sebelumnya.

“Penyerahan sertifikat ini adalah wujud transparansi setelah kami menyelenggarakan uji kompetensi,” ujarnya.

Doni menjelaskan bahwa uji kompetensi yang telah dilaksanakan adalah aspek penting dalam manajemen talenta di lingkungan Pemkab Garut.

“Manajemen talenta sendiri itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, dan juga untuk berkontribusi secara maksimal sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimilikinya,” tambahnya.

Ia berharap hasil uji kompetensi ini tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan kemampuan dan potensi setiap pegawai sehingga mereka dapat terus berkembang. Menurutnya, uji kompetensi diharapkan mampu membantu setiap pegawai mengidentifikasi potensi dan kompetensinya masing-masing.

“Atasan langsungnya bisa menempatkan pegawai sesuai kompetensi mereka sehingga di ujungnya nanti semua bisa berkontribusi sesuai kompetensi dan meningkatkan manajemen ASN. Ini akan berkontribusi pada pembangunan Garut ke depan,” lanjut Doni.

Doni juga mengimbau para ASN di lingkungan Pemkab Garut untuk terus mengembangkan potensinya, karena kompetensi saat ini menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan potensi.

Ia juga mengingatkan kepada PNS yang belum melaksanakan uji kompetensi untuk segera mengikuti apabila ada kesempatan.

“Bagi yang belum mengikuti uji kompetensi, diharapkan untuk segera mengikuti ketika ada kesempatan lagi. Ini penting bagi BKD untuk bahan pemetaan potensi dan kompetensi seluruh pegawai,” tandasnya.
(Iis Popon)