Kategori: Pemerintahan

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan Peristiwa

JAM-Intelijen dan Danpuspom TNI Tandatangani Perjanjian Kerja Sama

Dok, foto: Jaksa Agung Muda Intelijen dan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Tandatangani Perjanjian Kerja Sama. Selasa (30/7/2024).

JAKARTA TIMUR
Media Suara Rakyat Indonesia

Bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL) dengan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penegakan Hukum. Selasa (30/7/2024).

JAM-Intelijen menuturkan bahwa satu dari sekian amanat reformasi TNI yaitu menjadikan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya TNI berkomitmen untuk melepaskan diri dari urusan-urusan sipil dan semata hanya akan menjalankan tugas atas apa yang menjadi keputusan dan kebijakan negara.

“Perlu digaris bawahi bahwa dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini hendaknya tidak dimaknai atau disalahartikan sebagai campur tangan TNI dalam memastikan supremasi hukum yang bukan menjadi core business TNI, tetapi harus dimaknai sebagai sumbangsih TNI untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dengan potensi serta kemampuan yang dimilikinya untuk memperkuat institusi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tanah air,” imbuh JAM-Pembinaan.

Adapun rumah besar dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak hanya berfokus pada bantuan pengamanan yang diberikan oleh POM TNI atas pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan, namun lebih dari itu, kerja sama ini juga melingkupi bidang pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, koordinasi teknis dalam pelaksanaan penyidikan perkara-perkara koneksitas, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi serta terbukanya pintu kerja sama lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi.

“Dengan ruang lingkup yang luas sebagaimana yang tercantum dalam diktum-diktum dalam perjanjian kerja sama, tentunya akan semakin memudahkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara kedua institusi, yang akan menumbuhkembangkan optimisme bahwa jalinan kerja sama ini akan terus tumbuh dan berkembang secara integratif dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kerap hadir mengganggu supremasi hukum di Indonesia yang berpotensi mengancam keamanan dan pertahanan negara,” ujar JAM-Pembinaan menambahkan.

“Marilah kita implementasikan perjanjian kerja sama ini secara maksimal untuk mewujudkan harapan bersama mendorong penegakan hukum untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum sebagai panglima,” pungkas JAM-Intelijen menyampaikan pesan Jaksa Agung.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Djaka Yusri Nuryanto, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Wahyoedho Indrajit, Para Perwira Tinggi dan Menengah di Lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung. (K.3.3.1)

(Humas/Redaksi)

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan Tni-Polri

Polresta Sidoarjo Gelar TFG dan TWG Pengamanan Pilkada Serentak 2024

SIDOARJO Jawa Timur

Media Suara Rakyat Indonesia

Polresta Sidoarjo bersama Polsek jajaran, Satbrimob Polda Jawa Timur, Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP serta sejumlah instansi terkait menggelar Tactical Floor Game (TFG) dan Tactical Wall Game (TWG) pengamanan Pilkada serentak 2024 di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Senin (29/7/2024).

Kegiatan tersebut dibuka Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol Riki Donaire Piliang, dengan penyampaian paparan tentang tahapan-tahapan serta upaya pengamanan Pilkada serentak 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan TFG dan TWG dari Kabag Ops Polresta Sidoarjo dan Instruktur dari Satbrimob Polda Jatim.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tugas para perwira pengendali (Padal) serta untuk penyamaan persepsi cara bertindak anggota di lapangan agar jelas, terkait siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa,” ujar Kompol Riki Donaire Piliang.

Selain itu dengan dilaksanakannya TFG dan TWG dalam rangka Simpamkota Pilkada serentak 2024, juga untuk memastikan kesiapan personel gabungan yang terlibat dalam mengawal jalannya Pilkada serentak 2024 sehingga berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Dalam TFG dan TWG dipaparkan berbagai skenario pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Mulai situasi kamtibmas jelang Pilkada sampai dengan tahap sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemungutan suara.

Termasuk di jelaskan dalam skenario di saat situasi massa yang sangat genting atau tidak terkendali, back up pengamanan dari unsur Satbrimob Polda Jatim dan TNI pun siap diturunkan sewaktu-waktu.
(Muksan Ali)

Kategori
Berita Terkini Pemerintahan Sosialisasi

BKD Garut: Integritas dan Moralitas Kunci dalam Pengadaan CPNS 2024

Dok, foto: Zoom Meeting BKD Garut Integritas dan Moralitas Kunci dalam Pengadaan CPNS 2024. Selasa (30/7/2024). 

GARUT Jawa Barat
Media Suara Rakyat Indonesia

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut menghadiri Zoom Meeting, sosialisasi kebijakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Republik Indonesia. Acara tersebut berlangsung secara virtual di Kantor BKD Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Selasa (30/7/2024).

Sekretaris BKD Kabupaten Garut, Doni Adam Mochammad Ramdan, mengungkapkan bahwa Zoom Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait rencana pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam sosialisasi ini, terang Doni, dijelaskan bahwa proses pengadaan PNS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

“Kemudian tadi juga disampaikan bahwa tidak ada satu orang pun, bahkan sekalipun pejabat dari BKN maupun dari Kemen PAN RB yang dapat menjanjikan seseorang itu bisa lulus dalam testing ini,” lanjutnya.

Doni menyatakan bahwa sosialisasi kali ini hanya membahas pengadaan CPNS. Selain itu, sesuai arahan Kemen PAN RB, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Fokusnya adalah kepada pelayanan dasar tenaga guru maupun kesehatan, kalau di kita khusus ada tenaga administrasi, kemudian yang paling pokok adalah seoptimal mungkin dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN,” ucapnya.

Lebih lanjut, Doni menyebutkan bahwa CPNS tahun ini diprioritaskan untuk fresh graduate atau lulusan baru perguruan tinggi. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan moralitas bagi para pegawai yang menjadi panitia.

“Kemudian mencermati kualifikasi jabatan dan wilayah kerjanya, kemudian ikuti tahapan seleksi sesuai dengan aturan, dan perhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu, itu mungkin hal-hal penting,” tandasnya.
( iis popon )

Kategori
Pemerintahan

Pembangunan Lumbung Pangan Desa Bagian dari Program Ketahana Pangan yang di Prioritaskan dalam Dana Desa

GRESIK Jawa Timur

Media Suara Rakyat Indonesia

Pemerintah Desa Randu Padangan Guna Mendorong Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan yang lebih baik, dengan pembangunan lumbung pangan desa.

Pembangunan lumbung pangan desa digunakan sebagai tempat menampung hasil panen dari para petani serta tempat penyimpanan cadangan pangan untuk mengantisipasi terjadinya musim paceklik dan membantu masyarakat desa yang kekurangan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945. Pentingnya menguatkan ketahanan pangan selain karena merupakan fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya juga karena adanya ancaman krisis pangan dunia sebagai akibat dari fenomena perubahan iklim dan populasi penduduk dunia yang makin meningkat.  Termasuk di Indonesia pemenuhan kebutuhan pangan nasional penduduk perlu menjadi perhatian serius.

Kepala Desa Randu Padangan H.ANHAR menyampaikan bahwa upaya pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan telah dilakukan dalam berbagai kebijakan. Salah satunya melalui Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

“Kebijakan ini perlu dioptimalkan untuk pengembangan potensi desa dan kawasan melalui berbagai macam komoditas pangan dengan memanfaatkan lahan desa.

“Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran,” ungkapnya.

(Desika)

Kategori
Berita Terkini Gresik Pemerintahan Tni-Polri

Kapolres Gresik Silaturahmi Bersama DPRD Gresik Perkuat Kamtibmas

GRESIK Jawa Timur

Media Suara Rakyat Indonesia

Dalam semangat sinergitas dan membangun komunikasi yang lebih erat, Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan, S.I.K. didampingi Kabagren Kompol Sujiran melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua DPRD Kabupaten Gresik di kantor DPRD Gresik. Senin (29/07/2024).

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama antara pihak kepolisian dan legislatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Gresik.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Gresik menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Ketua DPRD dan jajarannya. AKBP Arief Kurniawan memperkenalkan diri sebagai Kapolres Gresik yang baru dan menyampaikan apresiasi atas keamanan dan kondusifitas yang telah terjalin di Kabupaten Gresik.

“Alhamdulillah, Kabupaten Gresik saat ini dalam kondisi yang aman dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan dukungan penuh dari para ulama di wilayah Kabupaten Gresik,” ungkap Kapolres Gresik.

Ketua DPRD kabupaten Gresik H. Much. Abdul Qodir, S.Pd didampingi wakil ketua DPRD Gresik Hj. Nur Saidah, S.E., MM, H. Ahmad Nur Hamim, S.Pi., M.Si, dan Mujid Riduan, S.H.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Gresik H. Much. Abdul Qodir menyambut baik kunjungan Kapolres Gresik dan berharap ke depannya akan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara DPRD dan Polres Gresik. Beliau juga menyoroti perkembangan positif yang terjadi di Pulau Bawean, yang kini telah mengalami transformasi signifikan.

“Selama lima tahun terakhir, Pulau Bawean telah berhasil keluar dari sebutan ‘pulau putri’. Kini, pulau tersebut telah menjadi kawasan yang lebih maju dengan berbagai peluang ekonomi baru.

Namun, kami menyadari bahwa masih ada beberapa sektor yang perlu terus kita benahi, seperti pariwisata dan akses menuju pulau,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Gresik. (Eka)

Kategori
Berita Utama Pemerintahan

Menteri PUPR: Jokowi Tak Bisa Tidur Nyenyak di IKN karena Urusan AC

JAKARTA

Media Suara Rakyat Indonesia

Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengungkap penyebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa tidur nyenyak semalam. Hal itu karena persoalan pendingin udara atau AC.
“Iya karena AC-nya,” kata Basuki kepada wartawan di Istana Negara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (29/7/2024).

Basuki mengatakan AC sudah terpasang di semua ruangan. Tapi ada persoalan yang bikin AC di ruangan Jokowi tidak terasa dingin. Menurutnya, di ruangan lain terasa dingin.

“Ada, ada AC-nya, karena sealernya belum terisi air atau bagaimana. Ini open aja kan karena AC-nya. Tapi di ruangan lain dingin. Padahal kemaren sudah tumpengan, sudah doa bersama,” ujar Basuki.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tidak bisa tidur nyenyak usai menjajal nginap semalam di Kantor Presiden Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi menilai belum bisa tidur nyenyak karena baru pertama kali.

“Nggak nyenyak. saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi kepada wartawan, di Istana Presiden IKN, Senin (29/7/2024).

“Ya mungkin pertama kali aja, masih belum apa ya, masih belum nyenyak,” lanjut Jokowi. (Humas/Redaksi)