mediasuararakyatindonesia.com-Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seuk Kain, dan dua anggota lain, Wilibrodus Lau asal Fraksi PSI dan Yanuarius Nahak, asal PAN memberi perhatian terhadap polemik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat pembahasan polemik di Kantor Dinas Sosial berujung selesai.
Usai pembahasan di ruang kerja Kadis Sosial, Marselina Klau, S.Ip, Senin (30/12/24), Ketua Komisi III DPRD Malaka, Maria Fatima Seuk Kain menemui warga dan mengumumkan hasil rapat tindak lanjut atas polemik yang terjadi. Kepada warga yang datang, Maria Fatima mengatakan sudah menyelesaikan polemik dan memberikan tanggung jawab kepada para kepala desa dan pendamping PKH untuk sinkronisasi data.
Terpisah Kades Alas Selatan, Gregorius Hale kepada awak media mengatakan siap membantu warganya untuk menyelesaikan polemik bantuan PKH. Karena, urusan bantuan PKH juga bisa melibatkan pemerintah dalam menyelesaikannya.
Sehingga, warga tidak boleh mendengar dan terpengaruh dengan hasutan. Kades Gregorius menduga adanya hasutan, sehingga warga disuruh ke Kantor Dinas Sosial untuk menyelesaikannya dan langsung menerima uang bantuan PKH yang dipolemikan. Informasi terima uang sehabis rapat itu tidak benar, krn urusan uang negara ada prosedurnya tidak “angkat taru”. (*)
