Proses Hukum Kasus Bawang Merah Malaka di KPK Tidak Ada Kaitan Dengan Politik

Proses Hukum Kasus Bawang Merah Malaka di KPK Tidak Ada Kaitan Dengan Politik

Malaka, MSR — Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT Alfred Baun, SH menegaskan proses hukum terhadap kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka-NTT tidak ada kaitannya dengan politik.

“Tidak ada kaitan dengan politik di Malaka. Akan tetapi kaitan dengan keadilan dalam penegakan hukum. Posisi ARAKSI terus mengawal kasus bawang merah sebagai tanggung jawab sejak tahun 2018 hingga saat ini,” kata Alfred Baun kepada Wartawan di Kupang pada Selasa (9/7/24).

Dikatakan, Penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka tahun 2018 kurang lebih senilai Rp 9, 8 miliar berjalan hingga saat ini. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT mengingatkan kasus yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3, 9 miliar itu tidak ada kaitan dengan politik.

Ketua ARAKSI NTT menegaskan, pihaknya tidak berada pada posisi kepentingan politik. Akan tetapi, terus mengawal kasus ini agar bisa terungkap hingga aktor intelektualnya. Ibarat sebuah pohon, jangan sebatas memetik daunnya  melainkan juga mencabut akar dan menebang pohonnya.

Kasus ini pun mendapat perhatian Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK) Indonesia. KOMPAK mendesak KPK bisa menangkap aktor inteletualnya. “Kalau perlu aksi besar-besaran di KPK RI,” kata Gabriel Goa, Ketua KOMPAK Indonesia, pekan lalu. (tim)